Untuk mempercepat pemutusan peyebaran Covid-19 di wilayah NTB, Pemerintah Provinsi NTB sejak Senin (14/9) lalu sudah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Penyakit Menular.
Perda yang menjadi pertama di Indonesia dan NTB ini menjadi dasar diberlakukannya penindakan oleh aparat penegak Perda yakni Satpol PP dibantu Polisi dan TNI bagi masyarakat yang tidak patuh perda.
Di Kabupaten Lombok Barat sendiri ada sembilan titik yang menjadi perhatian pihak penegak Perda, salah satunya Tanjung Bias. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar) di hadapan para pengelola warung makan yang berasal dari Tanjung Bias, Pantai Cemare, dan Tawun Sekotong saat pelatihan Pengelolaan Warung Makan di Montana Premier Senggigi, Rabu (30/9).
Akhkam mengingatkan agar para pengelola warung makan lebih serius menerapkan protokol khususnya physical distancing. Ia mengatakan, bagi warung atau rumah makan yang tidak mengurangi separuh dari kapasitas guna menghindari kerumunan pengunjung, maka akan langsung dilakukan penindakan. Bukan hanya para pelanggar saja, tapi para pengelola termasuk yang memfasilitasi juga akan ditindak.
"Kami diminta untuk memastikan protokol itu terjaminkan. Besok itu tidak ada lagi diskusi. Aturan tidak bisa kompromi. Kalau terjadi kerumunan langsung akan dibubarkan, Saya tidak mau tahu, pangkas kapasitas warung side," tegas Akhkam.
Sejak diizinkannya para pengelola usaha jasa pariwisata beroperasi kembali, Akhkam bersama jajaran secara konsisten melakukan pengawasan dan supervisi secara berkala. Hal itu dilakukan untuk menjamin konsistensi pasa pengelola untuk menerapkan protokol kesehatan selama beroperasi.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kemudian memberikan Sertifikat kepada para pengelola yang sudah menerapkan protokol secara ketat dan konsisten.
"Kenapa kita agak pelit memberikan sertifikat ke warung makan, karena kita melihat konsistensinya," ujarnya.
